Saat Investor Vietnam 'Nyetrum' Sulawesi: Mampukah Proyek Energi Hijau Percepat Mimpi Indonesia Emas?

guideku.com - Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo untuk menumbuhkan ekonomi hingga 8% dan mencapai Indonesia Emas 2045 kini menghadapi satu ujian nyata: transisi energi.

Di atas kertas, peralihan menuju energi bersih bukan hanya sekadar wujud komitmen terhadap Paris Agreement. Lebih dari itu, ini adalah sebuah peluang untuk membuka sumber-sumber ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja "hijau". Namun, di lapangan, langkah menuju energi bersih masih berjalan lebih lambat dibandingkan dengan narasinya.

Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Prof. Mari Elka Pangestu, menekankan bahwa transisi energi bukan sekadar mengganti sumber daya, melainkan harus menata ulang arah pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

“Transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber energi, tapi mengubah paradigma pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi yang hijau, tangguh, dan berkeadilan,” ujar Mari Elka saat membuka Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025.

'Gairah' Investor Asing dan Diplomasi Hijau

Minat investor asing terhadap energi bersih di Indonesia kini mulai meningkat. Salah satu langkah terbaru datang dari Vingroup, konglomerasi besar asal Vietnam, yang menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT Sulsel Andalan Energi, sebuah BUMD milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan proyek energi terbarukan berskala besar, terutama tenaga surya.

Kerja sama ini menandai babak baru bagi ekspansi pilar energi hijau Vingroup secara global. Berdasarkan MoU, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan proyek PLTS darat dan terapung, dengan kapasitas mulai dari 1 Megawatt hingga 1 Gigawatt.

Kolaborasi ini tidak berhenti pada energi saja. Kedua pihak juga menjajaki proyek kota pintar, pembangunan rumah sakit, hingga perumahan sosial. Vingroup bahkan membuka peluang penggunaan bus listrik VinFast bagi aparatur pemerintah daerah, serta kerja sama dengan V-Green untuk membangun infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik di Sulawesi Selatan.

Optimisme di Tengah Tantangan Nyata

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyebut kolaborasi ini sebagai awal dari “sesuatu yang besar.” Sementara itu, CEO Vingroup Asia, Pham Sanh Chau, menekankan arti strategis dari kemitraan ini.

Baca Juga: Mimpi Punya 2 Juta Mobil Listrik di Jalanan, tapi SPKLU-nya Sudah Siap Belum?

“Perjanjian dengan PT Sulsel Andalan Energi merupakan awal dari sebuah perjalanan penting. Kami percaya kolaborasi ini akan memberikan nilai signifikan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut,” ujarnya.

Namun, optimisme itu tidak menutup tantangan yang nyata. Ketergantungan Indonesia yang masih tinggi pada batu bara, tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta lambatnya pengembangan infrastruktur energi hijau masih menjadi penghalang utama.

'PR' Besar yang Harus Diselesaikan

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan perlunya percepatan pengembangan energi terbarukan. Menurutnya, reformasi kebijakan dan regulasi adalah kuncinya.

Fabby menilai, untuk bisa mendorong proyek-proyek energi hijau, pemerintah perlu mengatur pemanfaatan bersama jaringan listrik melalui RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET). Langkah ini akan meningkatkan permintaan dari industri yang sudah menetapkan target bauran energi terbarukan.

“Pemerintah perlu mendukung keterlibatan swasta dan masyarakat serta memastikan transisi energi sejalan dengan ketahanan energi nasional,” tegasnya.

Jika dilakukan dengan tepat, kolaborasi internasional seperti yang dilakukan oleh Vingroup dan VinFast bukan hanya sekadar proyek energi bersih. Ini bisa menjadi landasan bagi transformasi ekonomi hijau, yang menghubungkan antara investasi, inovasi, dan kebijakan untuk bisa mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia.