Seragam Sekolah Apa Baju Kondangan? MAN di Jogja Patok Harga Rp 1,8 Juta Bikin Wali Murid Menjerit!

guideku.com - Setiap tahun ajaran baru, selalu ada satu "penyakit" klasik di dunia pendidikan kita yang kambuh lagi dan lagi. Bukan soal kurikulum atau PR, tapi soal pungutan seragam sekolah yang harganya sering kali "nggak ngotak". Kali ini, yang bikin heboh adalah salah satu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Yogyakarta (DIY).

Bayangin, buat beli seragam sekolah, wali murid diminta bayar sampai Rp 1,8 juta! Angka fantastis ini sontak bikin para orang tua menjerit dan akhirnya sampai ke telinga Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

'Bom' Selebaran di Momen Daftar Ulang

Kasus ini meledak setelah ORI DIY menerima informasi dari masyarakat sekitar sepekan lalu. Informasinya bukan kaleng-kaleng, lengkap dengan bukti berupa selebaran yang dibagikan saat momen daftar ulang siswa baru.

Dalam selebaran itu, tertera rincian biaya yang bikin pusing kepala:

• Seragam siswa laki-laki: Rp 1.650.000
• Seragam siswi perempuan: Rp 1.800.000

Melihat angka ini, ORI DIY pun langsung turun tangan untuk melakukan investigasi ke madrasah tersebut dan pihak Kemenag DIY.

Modus Klasik 'Cawe-cawe' yang Sebenarnya Dilarang

Mungkin ada yang mikir, "Wajar kan sekolah jualan seragam?". Eits, tunggu dulu. Ternyata, menurut aturan, sekolah itu dilarang keras ikut campur atau memfasilitasi penjualan seragam.

Menurut Koordinator Tim Pengawasan ORI DIY, Mohammad Bagus Sasmita, praktik ini melanggar banyak peraturan, mulai dari Permendikbud hingga Peraturan Menteri Agama. Sekolah dan komite sekolah seharusnya fokus pada proses belajar mengajar, bukan malah jadi pedagang.

"Sekolah maupun komite, ya nggak boleh ikut cawe-cawe jualan seragam," kata Bagus.

Sayangnya, banyak sekolah yang pintar cari celah. Momen daftar ulang sering kali dimanfaatkan untuk menyodorkan selebaran pungutan dengan dalih "sumbangan" atau "biaya pengadaan" yang sifatnya seolah-olah wajib.

DPRD Ikut 'Ngegas': "Ini Penyakit Tahunan, Kumat Terus!"

Masalah ini ternyata juga bikin kuping anggota dewan panas. Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu, blak-blakan bilang kalau isu pungutan seragam ini adalah "penyakit tahunan" yang nggak pernah ada obatnya.

Baca Juga: 'Tolong, Saya Gak Mau Dijemput!' Viral Polisi Nangis Histeris di Ternate, Ini Kisah di Baliknya

"Setiap tahun ajaran baru, isu seperti ini selalu muncul. Yang berbeda hanya modusnya," kata Dwi Wahyu.

Dia juga menyoroti peran komite sekolah yang seharusnya jadi pengawas, tapi malah sering ikut terlibat dalam urusan pengadaan barang. "Ini yang harus diluruskan. Jangan sampai pungutan seperti ini dibiarkan karena dianggap sudah menjadi kebiasaan," tegasnya.

Terus, Solusinya Apa Dong?

Daripada cuma marah-marah setiap tahun, DPRD DIY mendorong adanya solusi konkret yang bisa menghentikan praktik ini untuk selamanya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penggunaan e-katalog dalam pengadaan seragam.

Gampangnya, dengan e-katalog, semua proses jadi transparan. Orang tua bisa lihat langsung harga kain, biaya jahit, dan lain-lain secara online. Nggak ada lagi celah buat pihak sekolah atau oknum untuk menaikkan harga (markup) seenaknya.

"Saat ini belum ada sistem yang mengatur pengadaan seragam di sekolah secara standar. Padahal kalau memakai e-katalog, prosesnya akan terbuka, bisa diawasi, dan tidak ada markup harga," ujar Dwi Wahyu.

Pelajaran Buat Kita Semua

Kasus di MAN DIY ini jadi cermin besar bagi sistem pendidikan kita. Pungutan dengan dalih apa pun, apalagi untuk seragam, jelas memberatkan orang tua di tengah kondisi ekonomi yang nggak menentu.

Ini juga jadi pengingat buat kita, Gengs. Kalau kamu atau adikmu nanti mengalami hal serupa, jangan takut untuk bersuara.

Laporkan ke lembaga seperti Ombudsman atau viralkan di media sosial secara bertanggung jawab. Karena kalau bukan kita yang mengawasi, "penyakit tahunan" ini nggak akan pernah sembuh.