Menkum Surpratman Bilang Royalti Masalah Pengusaha, Netizen Gak Yakin: Harga Menu Naik Nggak?

guideku.com - Kalau kamu akhir-akhir ini sering lihat perdebatan soal royalti musik di medsos, ya ini dia sumbernya. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas akhirnya buka suara dan kasih klarifikasi. Intinya, dia bilang pengunjung kafe, restoran, atau tempat usaha lain nggak akan kena tarif royalti. Yang bayar? Ya, pemilik usahanya.

"Yang lebih penting, bagi pengunjung yang bukan pelaku usaha, nggak usah resah karena nggak dikenakan royalti," kata Supratman.

Supratman heran, soalnya menurut dia, justru pemilik tempat usaha yang bakal bayar royalti kalau muter lagu-lagu berhak cipta. Tapi, anehnya, yang protes rame malah pengunjung.

"Kan yang masalah kalau ini yang ribut pengunjung. Pemilik tempat usahanya yang kena royalti, nggak apa-apa. Kok pengunjungnya yang ribut, padahal nggak kena royalti?" ujarnya.

Mau Beresin Tata Kelola Royalti

Supratman nggak cuma kasih klarifikasi, tapi juga ngaku kalau selama ini memang ada kelemahan dalam pengawasan tata kelola royalti. Pemerintah, katanya, siap bertanggung jawab dan melakukan pembenahan.

Apalagi, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) baru saja punya komisioner baru (dilantik 8 Agustus kemarin). Menurut Menkum, mereka ini dari berbagai kalangan dan ngerti soal dunia royalti. Jadi, harusnya bisa kerja lebih transparan.

"Bagaimana cara mengumpulkan dan mendistribusikan royalti itu jadi pekerjaan komisioner yang baru. Saya nggak akan tanda tangan besaran tarif kalau prosesnya nggak transparan dan bisa diuji publik," tegasnya.

Nggak Mau Ada Jalur Pidana

Soal penegakan aturan, Supratman minta semua pihak, terutama LMKN, nggak langsung bawa masalah ke ranah pidana kalau ada pelanggaran atau polemik. Dia lebih nyaranin mediasi dulu.

Menurutnya, royalti ini pada dasarnya adalah untuk kebaikan bersama. "Sebenarnya royalti itu dari kita, untuk kita, oleh kita," katanya.

Tapi Netizen Nggak Tinggal Diam

Meski sudah dijelasin begitu, tetap aja komentar publik di X (dulu Twitter) lumayan pedas. Banyak yang nyindir kalau efeknya ke pengunjung itu nggak bisa dihindari, walaupun bukan mereka yang langsung bayar.

Seperti komentar satu netizen:

Baca Juga: Usai Depo Judol Pakai Duit Korban, Aditya Hanafi Sempat Browsing Ciri Orang Sudah Mati

"Even orang awam yang logic-nya jalan aja langsung ngeh kalau cost usaha naik, ya mau nggak mau pengusaha bakal naikin harga. Ujung-ujungnya pelanggan juga yang kena."

Ada juga yang nyinyir:

"Menteri nggak pernah makan di warung UMKM ya gini komentarnya."

Nggak ketinggalan, ada yang bawa-bawa program MBG:

"Waktu itu kan belum ada makan bergizi gratis. Jadi menterinya belum pinter matematika sekarang."

Sampai ada yang bandingin dengan aksi warga protes di Pati, Jawa Tengah:

"Nggak usah statement aneh-aneh, pengen (nasibnya) kayak kabupaten Pati?"

Intinya, banyak netizen yang merasa, meski bukan pengunjung yang bayar langsung, kalau beban biaya naik di pihak pemilik usaha, harga menu atau layanan pasti ikut naik. Dan efek akhirnya, ya ke pengunjung juga.

Simpelnya Gini…

Kalau dijabarin, maksud pemerintah sih baik: royalti dibayar pemilik usaha biar musisi dan pencipta lagu dapat haknya. Tapi, logika ekonomi jalan terus: kalau beban biaya naik, harga jual biasanya ikut naik. Jadi meski pengunjung nggak bayar royalti langsung, dompet mereka bisa tetap "terserempet".

Menkum sendiri sudah janji mau pastiin prosesnya transparan dan nggak bakal asal teken tarif. Tapi PR-nya sekarang adalah bikin masyarakat percaya kalau tata kelola royaltinya bener-bener bersih dan jelas arahnya.

Jadi, kalau kamu nongkrong di kafe sambil nikmatin live music atau playlist kece, tenang aja, kamu nggak akan ditagih biaya royalti di bill-mu. Tapi ya… siap-siap aja kalau harga cappuccino kesayangan naik diam-diam. Karena, di dunia usaha, biaya itu kayak karma: nggak hilang, cuma pindah tangan.