Prabowo Dianggap Abaikan Perintah Konstitusi, Makan Gratis Lebih Penting dari Sekolah Gratis?

guideku.com - Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pemerintahan baru Prabowo-Gibran kini disemprot habis-habisan oleh para pengamat pendidikan. Gara-garanya? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai terlalu dianakemaskan, sampai-sampai dituduh mengorbankan amanat konstitusi yang jauh lebih penting: sekolah dasar tanpa pungutan alias gratis!

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan menuding langkah pemerintah ini secara terang-terangan sudah menabrak dua kali putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Kritik paling pedas datang dari Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji. Menurutnya, pemerintah sekarang ini lebih sibuk ngurusin program yang bahkan nggak diperintahkan oleh konstitusi, tapi justru mengabaikan kewajiban yang sudah jelas-jelas tertulis.

"Tidak ada perintah makan gratis dalam konstitusi kita. Tapi mengapa MBG ini sangat diprioritaskan, bahkan besaran dananya naik berlipat-lipat?" tanya Ubaid, Minggu (17/8/2025).

Ia mengingatkan, Pasal 31 UUD 1945 itu secara eksplisit bilang kalau setiap warga negara berhak dapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Kewajiban ini, kata Ubaid, sudah dua kali dipertegas oleh MK lewat putusannya pada 27 Mei 2025 dan 15 Agustus 2025.

Artinya, menurut konstitusi, negara punya utang untuk memastikan semua anak bisa sekolah dasar tanpa dipungut biaya sepeser pun. Tapi alih-alih melunasi utang ini, pemerintah justru lebih fokus pada program makan gratis.

'Anomali' Anggaran Lainnya: Sekolah Kedinasan 'Numpang' di Dana Pendidikan

Kritik nggak berhenti di situ. JPPI juga menyoroti adanya "penumpang gelap" di dalam anggaran pendidikan. Ternyata, alokasi dana untuk sekolah kedinasan kembali diselipkan dalam pos belanja pendidikan di RAPBN 2026.

Kenapa ini jadi masalah? Menurut Ubaid, praktik ini melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Aturan itu bilang, dana pendidikan seharusnya diprioritaskan buat pendidikan dasar hingga menengah, bukan buat sekolah-sekolah kedinasan yang alumninya nanti bakal jadi PNS.

Baca Juga: Prabowo Klaim Pengangguran Terendah Sejak Krismon, Faktanya Kita Justru Juara 1 di ASEAN!

Jadi, Ini Sebenarnya Apa?

Gengs, perdebatan ini lebih dari sekadar soal angka di anggaran. Ini adalah soal skala prioritas sebuah negara.

Di satu sisi, ada pemerintah yang melihat program Makan Bergizi Gratis sebagai solusi cepat untuk masalah stunting dan gizi buruk, sekaligus sebagai pemenuhan janji kampanye yang paling populer.

Di sisi lain, ada para pengamat pendidikan yang melihat bahwa fondasi utama sebuah bangsa adalah pendidikan dasar yang berkualitas dan bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Makan gratis itu penting, tapi kalau anak-anaknya nggak bisa sekolah, buat apa?

Kasus ini jadi cermin besar. Ini bukan berarti program makan gratis itu jelek. Tapi ini jadi pertanyaan kritis: di tengah anggaran yang terbatas, mana yang seharusnya jadi "menu utama" dan mana yang jadi "hidangan penutup"?

Apakah pemerintah akan tetap "ngegas" dengan program MBG-nya? Atau mereka akan mendengarkan kritik ini dan kembali fokus pada amanat konstitusi untuk mewujudkan sekolah dasar yang benar-benar gratis?