Usai Gunduli Monas, Anies Terancam Dipolisikan Sampai Diseret ke KPK
"Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK," ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri acara Rakerda DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Minggu (26/1/2020). (Suara.com/Muhammad Yasir)
Guideku.com - Proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) sudah diminta dihentikan untuk sementara waktu setelah menuai berbagai polemik. Jika tetap dilanjutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terancam dipolisikan.
Dilansir dari Suara.com, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan bahwa proyek ini belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Padahal, kata Prasetio, untuk merevitalisasi Monas, persetujuan dari Kemensetneg selaku Ketua Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka adalah syarat utama.
Baca Juga: Kaget Monas Jadi Gundul, Ketua DPRD DKI: Tahu Gini Gak Saya Kasih Anggaran
Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) nomor 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Pasal 5 ayat (1) dalam Keppres itu mengatakan tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.
Prasetio mengatakan aturan ini harus ditaati oleh Anies. Jika kembali dilanggar, ia akan laporkan Anies ke penegak hukum.
Baca Juga: Pintu Masuk Monas Dekat Istana Banjir, Netizen Salahkan Anies Karena Ini
"Kalau (peraturan) ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan, mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK," ucapnya, Selasa (27/1/2020), seperti dikutip dari Suara.com.
Prasetio menyayangkan sebelum proyek berjalan, Anies tidak meminta izin dulu dari Kemensetneg. Seharusnya Mantan Mendikbud ini meminta anak buahnya untuk melakukan koordinasi dengan Kemensetneg.
"Eksekutif khususnya Pemda melaksanakan ini tanpa seizin Ketua Komisi Pengarahan. Kan harusnya koordinasi, buka komunikasi," jelasnya.
Baca Juga: Zero Run Off, Ide Lama Anies Baswedan Atasi Banjir yang Malah Dihujat
Sebelumnya, proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) menuai berbagai polemik di tengah masyarakat. Kekinian, proyek ini akhirnya diputuskan untuk dihentikan sementara.
DPRD DKI kemudian menggelar rapat yang terdiri dari para pimpinan parlemen DKI ini. Setelah itu mereka melakukan sidak langsung ke sisi selatan Monas yang menuai kontroversi itu.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan proyek ini memiliki sejumlah hal yang patut disoroti. Mulai dari pengalihan fungsi sebagai daerah resapan air, penebangan pohon, hingga proses lelangnya.
Ia menyatakan berdasarkan hasil rapat dan sidak, DPRD merekomendasi untuk menghentikan proyek untuk sementara.
“Jadi hari ini kami meminta kepada Eksekutif untuk merekomendasikan dihentikan sementara,” ujar Prasetio di lokasi usai sidak, Selasa (28/1/2020).
SUARA.com/Fakhri Fuadi Muflih
- Share link:
Lorong Rappocini adalah bukti hidup dari sebuah harapan yang berkali-kali dipadamkan namun terus menyala kembali....
Liburan sekolah adalah waktu yang tepat untuk mengajak keluarga berlibur dan menikmati keindahan alam....
Jalan-jalan keliling Selandia Baru pakai campervan, yuk!...
Inilah deretan tempat wisata religi yang bisa dikunjungi saat liburan ke Solo, Jawa Tengah....
Inilah deretan tempat wisata Cianjur yang cocok dikunjungi saat musim libur Lebaran....
Beberapa destinasi wisata religi ini cocok dikunjungi saat libur Lebaran....
Supaya mudik tetap nyaman, penting untuk melakukan hal-hal berikut sepanjang perjalanan. Salah satunya melakukan peregan...
Kelima provinsi itu diprediksi menjadi daerah dengan tingkat kepadatan paling tinggi selama momen mudik Idul Fitri....
Bila sudah begitu, tentu perjalanan akan memakan waktu lebih lama karena kemungkinan jalanan kebih padat dari biasanya....
